Petugas Itu Minta Saya Bayar Rp 30.000

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membebaskan biaya pembuatan kartu tanda penduduk. Akan tetapi, pada praktiknya ada oknum tidak bertanggung jawab yang memungut biaya dalam pembuatan KTP.

Hal itulah yang ditemukan Gubernur DKI Fauzi Bowo saat berkantor di Kelurahan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (6/1/2010). Seorang warga, Wiwi (50), mengaku harus membayar Rp 30.000 saat mengurus pembuatan KTP milik M Soleh, suaminya.

"Petugas itu minta saya membayar uang sebesar Rp 30.000. Uang itu katanya untuk biaya administrasi," kata Wiwi, kemarin.

Mendengar hal itu, Asisten Pemerintahan Pemprov DKI Sylviana Murni, yang mendampingi Fauzi Bowo, langsung menindaklanjuti pengaduan Wiwi. Sylviana mempertemukan Wiwi dengan Titin, petugas kependudukan Kelurahan Kwitang. Menurut Titin, dia tidak pernah menerima berkas pembuatan KTP milik Wiwi atau M Soleh.

Berkas permohonan pembuatan KTP atas mama M Soleh juga tak ditemukan. "Waktu itu, saya memberikannya kepada petugas yang bernama Holil," kata Wiwi.

Namun, ketika diperiksa, ternyata tidak ada petugas bernama Holil di kelurahan itu, seperti yang disebutkanWiwi.

Sylviana mengingatkan aparat wilayah yang bertugas melayani warga agar melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia juga berjanji menindaklanjuti laporan itu.

Fauzi Bowo mengatakan, jika laporan Wiwi benar, oknum staf Kelurahan Kwitang bisa dikenakan sanksi.

"Jika memang benar ada kejadian seperti itu, akan dikenakan sanksi," katanya. (get)

wihh penipuan ya? emang kalo di kota gini sih, apa apa uang ya gak?

wah ada ada aja nih ulah petugas kelurahan...demi duit 30.000 rela berurusan ama gubernur ckckck